Madura Versus Papua : Apa-Apaan Ini ?
Tensi Masyarakat Naik : Republik Adalah Negara Hukum Berdasar Pancasila, Hentikan Adu Domba Tidak Berguna
Bandung, Informatika News Line, 11/02/2025
Tensi
emosi massa mulai tidak terkendali. Hukum yang dipermainkan oleh para
oknum yang ingin mengambil keuntungan berujung pada petaka. Adalah
masyarakat Madura di Yogyakarta yang per Jum'at (07/02) yang lalu
mengirimkan surat resmi mengajak carok kepada oknum warga Papua yang suka melakukan pemerasan kepada pedagang Madura di Yogyakarta.
Pesan Penting Presiden Tentang Penegakan Hukum, Pada saat Membuka Acara Konferensi Muslimat Se Dunia di Surabaya, Senin kemarin (10/02/2025)
Hukum tidak mampu menyelesaikan masalah, sehingga warga Madura di Yogyakarta lebih memilih alternatif carok berkelahi sampai mati. Sebuah alternatif yang seharusnya tidak perlu diambil jika hukum memang menjadi pegangan bersama-sama di tengah masyarakat.
Akan
tetapi hukum menjadi lemah. Dan jika hukum menjadi lemah, maka karakter
dasar yang berbeda-beda di Republik ini pun akan muncul. Bibit karakter
lemah itu adalah multi etnis, multi kultur, dan multi budaya. Perekat
multi dimensi yang ada di Republik adalah kesadaran pada Bhinneka
Tunggal Ika. Tanpa itu semua maka Republik akan berada dalam kondisi
terancam disintegrasi parah.
Selama ratusan tahun, masyarakat yang tunggal Ika bersatu padu, adalah masyarakat yang tidak disukai oleh kolonialis. Dan devide et impera itulah yang selalu digunakan untuk memecah belah dan membuat lemah masyarakat.
Pendidikan hukum tidak efektif, karena praktek hukum tidak pernah menjadikan hukum sebagai panglima Akan tetapi kepentingan mereka yang berada di belakang hukum itu, yang dijadikan pedoman.
Seorang lawyer di Surabaya, dua hari yang lalu bertemu dengan informatika news line, dan dengan bangga menceritakan bagaimana dia selama bertahun-tahun selalu memenangkan perkara di pengadilan di Surabaya, Jawa Timur, Mahkamah Agung, Kedekatan dengan seluruh unsur pengadilan menjadi kuncinya, kata lawyer senior itu bangga.
"Bahkan Yusril Ihza Mahendra (sekarang Menteri Koordinator Bidang Hukum Dan HAM, dalam Kabinet Prabowo Subianto) saja, kalah...
Ya bisa dipastikan kalah, karena beliau memang tidak pernah mencoba memahami apa itu hal-hal di luar materi hukum formal. Entah itu kebutuhan dari oknum pegawai pengadilan, keperluan oknum hakim, apa itu keperluan keluarga pegawai pengadilan dan sebagainya...
" Semua itu adalah seni dalam hukum ...." kata lawyer senior itu dengan bangga.
Tanpa memahami bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh lawyer itulah yang membuat hukum menjadi permainan para seniman pencoleng hukum.
Seharusnya dia lebih tepat mengambil profesi sebagai penari dari pada menjadi lawyer. Penari menyajikan seni tari sementara itu lawyer sejati itu bukan seniman. Karena hukum itu seharusnya tidak seperti ini. Hukum itu tegas.
Tindakan seni gila dalam hukum inilah yang menyebabkan munculnya berbagai aksi markus (makelar kasus) yang ada di Indonesia.
Jika tidak hati-hati mengelola dengan baik, maka api-api kecil yang disulut seperti yang terjadi di Yogyakarta, akan membesar, membakar Republik. Data dari Badan Intelejen Negara yang disampaikan kepada Informatika News Line, menyebutkan bahwa ada pihak asing yang menginginkan Republik ini pecah menjadi 20 negara bagian. Dana sudah disiapkan. Siapa yang ingin memicu muncul nya disain negara-negara bagian itu, bisa dapat uang banyak.
Indonesia memang diincar supaya menjadi Balkan, atau menjadi seperti tragedi perpecahan parah di Arab Spring yang mengerikan itu.
Apakah para penegak hukum, tokoh masyarakat, Pak Polisi, Kepala Daerah, Anggota DPR, dan DPRD memahami hal ini dengan baik ?r
Jurnalisme hanya menyampaikan data dan fakta untuk direnungkan dan diambil keputusan dengan bijak, untuk kemaslahatan, kebaikan semua yang ada di Republik (Vijay)