Menteri Purbaya Jelaskan Kondisi Utang Pemerintah 9.138 Trilyun

 Menteri Purbaya Jelaskan Kondisi Utang Pemerintah 9.138 Trilyun 

Jakarta, 28/10/2025 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan posisi hutang pemerintah yang membludak sebesar 9.138 Trilyun saat ini.

Penjelasan ini diberikan untuk menanggapi kekhawatiran sejumlah besar publik pada hutang luar biasa yang ditanggung oleh Republik ini.

Purbaya mengakui bahwa per Juni 2025, hutang pemerintah telah mencapai 9.138 Trilyun rupiah. 

Akan tetapi menurut Purbaya, sembari menegaskan, bahwa  kondisi fiskal Indonesia masih aman dan terkendali, sehingga tidak ada alasan sama sekali, untuk panik terhadap kemampuan negara membayar kewajiban tersebut.

"Kenapa khawatir tentang utang?" Komentar Purbaya dalam sesi diskusi dengan salah satu ekonom INDEF di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

"Kata siapa (uangnya enggak cukup)? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio atau ukuran-ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa. Bayar mau atau mampu," tambah Purbaya.

Menkeu menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat (rating agency) menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yaitu deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio. Dari indikator-indikator yang ada, posisi Indonesia disebut Purbaya masih sangat sehat.

"Kita lihat yang paling strict indikator-indikator nya. Di Maastricht Treaty indikator paling strict kan ? Kita lihat berapa indikator deficit to GDP rasio kita. Menurut indikator mereka ini, indikator kita ada di 3 % Sementara itu Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60 persen. 

Purbayat mengatakan bahwa posisi Indonesia deficit-nya ada di bawah 3 %, sementara itu tax ratio-nya di bawah 40 %.

" Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent aman," jelas Purbaya memberikan pemahaman.

Purbaya kemudian membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara besar di dunia. 

Dibandingkan dengan  Eropa, rasio hutang Eropa mendekati 100 %, demikian juga Amerika Serikat 100 %, bahkan Jepang nilainya 275 %, Singapura sendiri telah mencapai rasio 90 %. Posisi Indonesia masih jauh lebih aman dibandingkan dengan negara-negara tersebut.

"Jadi dari ukuran dan indikator itu, harusnya kondisi hutang aman. Jadi Ibu enggak usah terlalu panik," ujar Purbaya.

Purbaya memastikan pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman.

"Mari kita beri pemahaman kepada masyarakat bahwa kondisi hutang kita aman. Dan saya yakin enggak akan tembus 3 % nilai deficit to GDP rationya...."

" Anytime soon enggak akan berubah, enggak akan saya ubah itu, saya akan jaga terus. Tahun ini, tahun depan," kata Purbaya meyakinkan.

Menurut Purbaya, bila perekonomian nasional tumbuh lebih kuat lagi, barulah pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk mengelola hutang secara lebih fleksibel.

"Nanti kalau ekonomi kita tumbuh udah di angka 7 %, misalnya, kita akan pertimbangkan perlu enggak kita kurangi pajaknya? Atau perlu enggak kita kurangin debt-nya? Atau perlu enggak kita tambahin debt-nya untuk nembus 8 %. " Kata Purbaya membeber strategi nya.

"Tapi tentu saja kan, hitungannya yang kita buat dasar pengambilan strategi, clear di atas kertas," 

Purbaya menilai belanja pemerintah, yang gencar saat ini, justru diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Belanja lah sebanyak-banyaknya, tapi ingat dari kantong sendiri jangan hutang lagi. Perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi."

Data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi hutang pemerintah per bulan Juni 2025 mencapai 9.138 triliun rupiah, terdiri dari pinjaman sebesar 1.157 triliun dan surat berharga negara (SBN) 7.980 triliun rupiah.

Angka ini sedikit menurun dibandingkan posisi Mei 2025 sebesar 9.177 triliun, namun masih lebih tinggi dari akhir 2024 lalu, yang mencatat nilai hutang sebesar 8.813 triliun.

Rasio debt to GDP Indonesia berada di level 39,86 %, masuk kategori aman dibandingkan negara lain yang disebutkan oleh Purbaya.

Kondisi indikator yang sangat positif menurut Purbaya ini, malah masih memberikan Indonesia kesempatan, berhutang lagi, bahkan dengan besaran ribuan trilyun lagi.

Kondisi sumber daya alam berlimpah ruah yang sangat disukai oleh pasar global, bisa dijual sewaktu-waktu dengan harga puluhan bahkan ratusan ribu Trilyun, jika memang dibutuhkan.

Akan tetapi negeri yang baru berkembang ini, tidak pernah mengalami kondisi hutang sebesar saat ini. Kekhawatiran tentu saja hal yang wajar. Karena gerak perekonomian yang lambat dan bahkan kondisi ekonomi masyarakat yang berantakan pasca covid dan korban dari kondisi manajemen ekonomi lokal dan global yang awut-awutan.

Kondisi parah ini ditambah lagi dengan rendahnya kualitas SDM warga negara dan pekerja dalam negeri yang gagal mendorong naiknya ekonomi dengan baik. Gangguan korupsi yang menghalangi pertumbuhan ekonomi, dan kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil.

Pasalnya lagi, di dunia tercatat sejumlah negara mengalami kebangkrutan total padahal jumlah hutangnya sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia.

Ekuador pada tahun 2008 bangkrut total hanya gara-gara hutang 159 Trilyun rupiah saja. Malahan Zimbabwe gulung tikar hanya dengan hutang 72 Trilyun saja, pada tahun yang sama.

Boro boro 9 ribu Trilyun lebih, seperti Indonesia,hanya beberapa puluh Trilyun atau ratusan triliun saja mereka langsung bokek. Ketakutan yang dialami oleh sebagian publik tentu saja cukup beralasan, meskipun keterangan Menteri Purbaya menerangkan semuanya.

Yunani, Argentina, Venezuela bangkrut di besaran hutang 2 ribuan Trilyun, sedangkan Islandia menjadi miskin papa hanya karena hutang 1300 Trilyun.

Negara negara tersebut juga masih jauh dari hutang 9000 Trilyun lebih milik Indonesia. Dan mereka bangkrut total, warga negara tidak jelas, negara berantakan dan hancur.

Sebenarnya 9000 Trilyun hutang Indonesia itu digunakan untuk apa saja ? Meski berhutang sedemikian besar, rakyat juga tetap miskin, dibelit pajak, dan kesulitan hidup tidak jelas.

Bagaimana kalau hutang lagi sebesar 3000 Trilyun dan titipkan warga negara Indonesia ke Yunani saja, agar Warga negara menjadi Sultan di sana. Mungkin itu lebih baik dari pada hutang 9000 Trilyun tapi tak jelas peruntukannya bagi kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. 

Bukan aman-nya rasio hutang, tapi kemana larinya 9000 Trilyun itu ? Kenapa rakyat tidak menikmati sama sekali ? Mengerti pembicaraan atau tidak ? Apakah para pengelola hutang negara ini tahu dimana letak point nya ? Hutang 9000 Trilyun tapi rakyat sengsara dan miskin. Mungkin lebih baik hutang lagi 9000 Trilyun dan berikan kepada Venezuela untuk melayani rakyat Indonesia. Mungkin rakyat malah mengijinkan hutang lebih besar lagi, misalkan ditambah lagi hutangnya sebesar 50 ribu Trilyun, tapi semua rakyat hidup dengan gaji 200 juta per bulan. Apa bedanya ? Sama-sama hutang besar akan tetapi yang satu tidak jelas untuk apa sementara yang satunya untuk memakmurkan rakyat. Bukankah pemerintah berdiri dan dipilih untuk memakmurkan rakyat ? Gak papa berhutang lagi, tapi rakyat makmur. Akan tetapi hutangnya sudah begitu banyak, akan tetapi rakyat masih miskin papa. Posisi dan perspektif itulah yang seharusnya difahami oleh para pengelola hutang.

China, Jepang, Uni Eropa  memiliki hutang lebih fantastis. Masing masing memiliki hutang di kisaran 200 ribu sampai 300 ribu Trilyun. Sementara Amerika Serikat sendiri memiliki hutang sebesar hampir 800 ribu Trilyun. Dibandingkan dengan negara negara tersebut hutang Indonesia tidak seberapa, padahal negara negara raksasa tersebut rasio hutang nya jauh di atas Indonesia.

Penjelasan Menkeu Purbaya memang masuk akal. Tak perlu khawatir. Tapi pointnya bukan khawatir atau tidak, point nya adalah, jangan biarkan rakyat miskin. Hutang lagi saja 10 kali lipat dari hutang yang ada sekarang, tapi rakyat buat sejahtera dan tercukupi. Tak ada kemiskinan, atau kesengsaraan. Hutang banyak rakyat melarat. Kenapa tidak seperti negara-negara berhutang jumbo di atas saja. Boleh hutang banyak tapi rakyat makmur. Tugas pemerintah untuk membuat negara tidak bangkrut karena hutang, tapi rakyat buatlah menjadi sejahtera dan makmur.

Beruntung sekarang ada program yang mulai berpihak pada rakyat. Makan Bergizi Gratis meski menunya gak enak sama sekali. Gak papa diterima saja, niat baik nya. Lama-kelamaan para tukang masak nya kan pandai membuat makanan yang enak dan bergizi gratis, bukan hanya bergizi gratis tapi gak enak apalagi beracun. Tapi rubah saja program nya menjadi Makan Bergizi Gratis Yang Lezat Dan Nikmat.

Langkah awal yang bagus untuk membuat rakyat bisa makan. Sebentar lagi pasti banyak program pro rakyat yang lain. Kita tunggu Pak Purbaya.

Laporan: Vijay